Kontroversi PIP di Karawang, LBH Arya Mandalika Kritik PGRI

Karawang, MediaMandalika.org – Isu dugaan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tengah menjadi sorotan publik. Kasus ini mencuat setelah seorang konten kreator bernama Bro Ron mengunggah video aksi investigatif di salah satu sekolah, mempertanyakan transparansi program tersebut.

Aksi Bro Ron menuai pro dan kontra di masyarakat. Salah satu pihak yang turut menanggapi adalah Silvan, Kepala Divisi Politik, Hukum, dan HAM dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika. 

Ia menyoroti reaksi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karawang yang berencana menggelar musyawarah pada Kamis, 13 Februari 2025, guna membahas tindakan Bro Ron.

Menurut Silvan, langkah PGRI tersebut berpotensi bermuatan politis dan justru menghambat transparansi dalam dunia pendidikan. 

"Kami mengetahui rekam jejak Bro Ron dalam memperjuangkan hak-hak warga terkait akses pendidikan, terutama dalam mengungkap dugaan korupsi di sektor ini, khususnya di Kabupaten Karawang. Kegiatan PGRI hari ini terkesan menyudutkan pemerintah yang mendukung aktivis pendidikan dan tidak berpihak kepada masyarakat kurang mampu," ujarnya, Kamis (13/2).

Silvan juga menyayangkan keterlibatan seorang pengacara bernama Agen, yang disebutnya mendukung tindakan PGRI dalam menghadapi Bro Ron. 

"Mereka membentuk semacam lingkaran korupsi di dunia pendidikan Karawang. Menurut saya, langkah yang diambil oleh Agen dan PGRI ini tidak berpihak pada masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan," tegasnya.

LBH Arya Mandalika pun mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut keterlibatan para pegawai negeri sipil (PNS) yang hadir dalam acara PGRI tersebut. Menurutnya, ada indikasi upaya pembungkaman terhadap aktivis yang memperjuangkan hak pendidikan bagi masyarakat.

"Kami menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis kemanusiaan maupun orang tua murid yang berusaha mendapatkan akses informasi terkait pendidikan. Kami juga menegaskan bahwa hak-hak murid harus dipenuhi, tanpa ada penyalahgunaan dana oleh oknum guru atau pihak-pihak lain yang mengatasnamakan keadilan dan hukum," pungkas Silvan.

Kasus ini masih terus berkembang, dan masyarakat menanti langkah konkret aparat hukum dalam menindak dugaan penyimpangan dana PIP serta upaya pembatasan informasi di sektor pendidikan.